Profesi guru kerap dipandang sebagai pekerjaan yang “ramah perempuan” karena memiliki jam kerja sekolah yang teratur. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat realita berat yang dikenal sebagai beban ganda (double burden).

Bagi guru perempuan—yang mendominasi mayoritas populasi pendidik di tingkat dasar dan menengah di Indonesia—tuntutan Kurikulum Merdeka yang kaya akan administrasi digital, pelatihan mandiri, dan kegiatan ekstra, sering kali bertabrakan langsung dengan ekspektasi domestik dan peran pengasuhan di rumah.

Berikut adalah analisis mendalam membedah anatomi dilema guru perempuan, dampaknya, serta solusi strategis untuk mengurai krisis ini.

Dilema Guru Perempuan: Beban Kerja vs Peran Domestik

1. Membedah Dua Sisi Tekanan: Di Sekolah dan Di Rumah

Gipatan beban yang dialami guru perempuan tidak hanya bersumber dari durasi mengajar di kelas, melainkan dari tuntutan pasca-mengajar (after-hours workload) yang masuk ke ruang keluarga:

                  ┌─────────────────────────────────────────┐
                  │    BENTURAN BEBAN GURU PEREMPUAN        │
                  └────────────────────┬────────────────────┘
                                       │
     ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
     ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│ TEKANAN KURIKULUM &      │                                 │ PERAN DOMESTIK &        │
│ ADMINISTRASI SEKOLAH    │                                 │ BEBAN SOSIAL KELUARGA   │
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Penyiapan Modul Ajar, e-Rapor, dan dokumentasi P5/proyek.     * Pengasuhan anak dan perawatan anggota keluarga.
* Tuntutan mengikuti *webinar* / pelatihan malam hari demi       * Pekerjaan rumah tangga yang masih dibebankan secara
  pencapaian sertifikat & skor PMM.                               sepihak akibat konstruksi gender tradisional.
* Komunikasi grup WhatsApp orang tua murid tanpa batas jam.      * Rasa bersalah (*mother's guilt*) jika anak sendiri terabaikan.

A. Tuntutan Kurikulum Modern dan Digitalisasi Tanpa Batas

Perubahan kurikulum dan digitalisasi administrasi (seperti pengisian Platform Merdeka Mengajar/PMM, e-Rapor, dan pembuatan Portofolio Guru) menuntut waktu kerja tambahan yang signifikan. Pekerjaan ini sering kali tidak selesai di sekolah dan terpaksa diboyong ke rumah, menyita waktu malam hari dan akhir pekan.

B. Ekspektasi Peran Perawatan (Care Work) dan Mother’s Guilt

Masyarakat masih membebankan urusan domestik—seperti memasak, membersihkan rumah, hingga mengasuh anak—secara tidak proporsional kepada perempuan. Ketika seorang guru perempuan menghabiskan energinya mendidik anak orang lain di sekolah, ia kerap mengalami kecemasan dan rasa bersalah (mother’s guilt) karena merasa kehabisan energi (emotional exhaustion) saat mendampingi anak kandungnya sendiri di rumah.

2. Peta Perbandingan: Dampak Beban Kerja Berlebih

Indikator	Dampak pada Kinerja Profesional	Dampak pada Kehidupan Pribadi & Keluarga
Kesehatan Mental	Burnout kronis, mengajar secara formalitas (quiet quitting), dan penurunan kreativitas.	Tekanan emosional tinggi, mudah stres, dan keletihan fisik berkepanjangan.
Pengembangan Karir	Kesempatan promosi (menjadi Kepala Sekolah/Pengawas) sering dilepas karena takut beban bertambah.	Waktu berkualitas (quality time) bersama pasangan dan anak-anak tergerus.
*Batas Waktu (Boundaries)*	Terpaksa merespons pesan orang tua/kepala sekolah di jam istirahat keluarga.	Rumah berubah menjadi “ruang kerja kedua” tanpa ruang untuk relaksasi.

3. Langkah Solutif: Meringankan Beban Tanpa Mengorbankan Kualitas

Membiarkan guru perempuan berjuang sendirian dalam krisis beban ganda ini akan menurunkan mutu pendidikan nasional secara perlahan. Langkah-langkah pembenahan berikut perlu diambil di berbagai tingkat:

1.Rasionalisasi dan Pemangkasan Administrasi Guru di Sekolah:Langkah 1.

Kemendikbudristek dan Kepala Sekolah wajib menyederhanakan format pelaporan administrasi dan menghentikan kewajiban webinar malam hari, sehingga waktu kerja guru benar-benar selesai saat jam sekolah berakhir.

2.Penyediaan Fasilitas Pengasuhan Anak (Daycare) di Lingkungan Sekolah/Dinas:Langkah 2.

Pemerintah Daerah dan Yayasan Pendidikan menyediakan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) atau ruang laktasi yang layak di lingkungan sekolah/gugus sekolah untuk membantu guru yang memiliki anak balita.

3.Pembagian Peran Domestik yang Setara di Rumah Tangga:Langkah 3.

Mendorong kesadaran pasangan (suami) dan keluarga untuk membangun kemitraan yang setara dalam membagi tugas domestik dan pengasuhan anak, sehingga guru perempuan memiliki ruang untuk beristirahat.

4.Penetapan Protokol Komunikasi Digital Sekolah (Right to Disconnect):Langkah 4.

Sekolah menetapkan aturan tegas bahwa guru berhak untuk tidak membalas pesan WhatsApp dari orang tua murid atau dinas di luar jam kerja (misalnya di atas pukul 17.00 dan hari libur), kecuali untuk kondisi darurat medis.

Kesimpulan

Mendidik generasi bangsa adalah tugas mulia, tetapi menuntut guru perempuan untuk menjadi “superhuman” yang sempurna di sekolah sekaligus di rumah adalah bentuk ketidakadilan.

Guru perempuan tidak membutuhkan ucapan terima kasih yang bernuansa romantisasi penderitaan, melainkan sistem kerja yang humanis, fleksibilitas administrasi, serta dukungan nyata dari pimpinan sekolah, pemerintah, dan keluarga di rumah. Ketika kesehatan mental dan keseimbangan hidup guru terjaga, maka proses pembelajaran di dalam kelas pun akan berlangsung jauh lebih optimal.