Admin Sekolah Berkuasa: Ketika Nasib Sertifikasi Guru Berada di Jari Petugas Operator yang Bisa “Main Mata”.

Isu mengenai dominasi operator sekolah atau admin Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah rahasia umum yang menciptakan struktur kekuasaan baru di lingkungan sekolah. Di balik layar, nasib kesejahteraan guru—terutama pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)—sering kali tidak ditentukan oleh seberapa hebat mereka mengajar, melainkan oleh “kehijauan” data di sistem digital yang dikelola oleh satu atau dua orang petugas saja.

Fenomena ini menciptakan dinamika yang unik sekaligus berbahaya bagi integritas pendidikan. Berikut adalah analisis kritisnya:

1. Pergeseran Otoritas: Dari Kepala Sekolah ke Operator

Secara hierarki, Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi. Namun secara teknis, Operator Sekolah memegang “kunci gerbang” kesejahteraan.

• Validator Tunggal: Guru-guru, termasuk yang senior atau berpangkat tinggi, sering kali harus “merunduk” dan bersikap sangat baik kepada petugas operator agar data mereka diprioritaskan atau segera diperbaiki jika terjadi eror.

• Kekuasaan atas Informasi: Operator adalah orang pertama yang tahu mengapa tunjangan seorang guru tidak cair (tidak valid). Pengetahuan ini memberi mereka posisi tawar yang sangat kuat di mata para guru yang cemas akan nasib dapurnya.

2. Celah “Main Mata”: Manipulasi di Balik Layar

Sistem digital yang seharusnya transparan ternyata masih menyisakan celah untuk praktik transaksional.

• Manipulasi Jam Mengajar: Seperti yang sempat dibahas sebelumnya, operator memiliki kemampuan teknis untuk menyulap jadwal agar guru yang kekurangan jam tetap terlihat valid (24 jam) di sistem pusat.

• Prioritas Input: Di tengah antrean sinkronisasi data yang sering kali crash atau lambat, operator bisa memilih siapa yang datanya “dibereskan” lebih dulu. Di sinilah praktik “uang rokok” atau upeti administratif sering kali terjadi sebagai pelicin agar status Info GTK segera menjadi “Valid”.

• Koreksi Data Instan: Jika ada kesalahan data (seperti NUPTK atau masa kerja), operator yang “bisa diajak kerja sama” dapat melakukan koreksi dengan cepat, sementara yang tidak mendapatkan “insentif” mungkin membiarkan guru menunggu dalam ketidakpastian.

Perbandingan: Relasi Guru dan Operator Sekolah

3. Mengapa Sistem Ini Begitu Rapuh?

Ada alasan sistemik mengapa operator sekolah bisa memiliki kekuasaan yang begitu besar:

1. Beban Kerja vs. Kesejahteraan Operator: Banyak operator sekolah adalah tenaga honorer dengan gaji sangat rendah, namun memikul tanggung jawab atas data triliunan rupiah uang tunjangan guru. Ketimpangan ini menciptakan godaan moral yang luar biasa untuk menerima “ucapan terima kasih” dari guru.

2. Gap Teknologi (Gaptek): Banyak guru senior yang tidak memahami cara kerja sistem Dapodik. Ketidaktahuan ini melahirkan ketergantungan mutlak kepada operator. Mereka tidak bisa memverifikasi apakah operator berkata jujur atau hanya mencari-cari alasan.

3. Sistem yang Terlalu Sentralistik: Dapodik adalah sistem yang sangat kaku. Kesalahan satu digit angka bisa menghanguskan tunjangan satu semester. Ketakutan guru terhadap kekakuan sistem ini membuat mereka rela melakukan apa saja agar datanya “aman” di tangan operator.

4. Dampak bagi Ekosistem Sekolah

Ketika “jari” operator mulai bermain mata, dampaknya meluas ke arah yang negatif:

• Rusaknya Wibawa Guru: Sangat ironis melihat guru yang dihormati di kelas harus “mengemis” atau menyuap operator demi haknya sendiri.

• Budaya Ketidakjujuran: Jika manipulasi data dianggap lumrah asal tunjangan cair, maka nilai integritas yang diajarkan kepada siswa hanya menjadi slogan kosong.

• Ketidakadilan Finansial: Guru yang jujur namun tidak dekat dengan operator berisiko mengalami kendala administratif, sementara guru yang “pintar melobi” mendapatkan kemudahan.

Solusi: Memangkas Monopoli Kekuasaan Operator

Untuk mengembalikan marwah guru dan integritas data, diperlukan beberapa langkah:

• Mandat Verifikasi Mandiri: Guru harus diwajibkan memahami cara cek data mandiri dan diberikan akses untuk memperbaiki data dasar tertentu tanpa harus melalui operator sekolah (desentralisasi akses).

• Peningkatan Kesejahteraan Operator: Negara harus menjamin gaji operator secara layak agar mereka tidak perlu mencari “sampingan” dari uang tunjangan guru.

• Audit Sistem Secara Berkala: Dinas Pendidikan harus melakukan kroscek acak antara jadwal fisik di sekolah dengan data yang diinput di Dapodik untuk mendeteksi manipulasi.

Kesimpulan

Digitalisasi pendidikan seharusnya mempermudah, bukan menciptakan “tiran” baru dalam bentuk operator sekolah. Nasib sertifikasi guru adalah hak profesional yang didasarkan pada kinerja, bukan hasil negosiasi di bawah meja dengan petugas admin. Jika jari petugas operator lebih berkuasa daripada kapur di tangan guru, maka ada yang salah dengan cara kita mengelola keadilan di sekolah.

Menurut Anda, apakah sistem Dapodik saat ini terlalu rumit sehingga memaksa terjadinya praktik “main mata” tersebut, ataukah ini murni masalah integritas individu?